“Ini yang menjadi persoalan sehingga sampai sekarang kami belum cairkan dana BOS karena memang juknis yang terlambat. Itu salah Kemendiknas dan bukan kesalahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng,” katanya saat ditemui di Makassar, kemarin. Harusnya, juknis pencairan dana BOS di kabupaten/kota harus sudah turun sejak awal Januari 2011.

Akibat hal tersebut, Pemkab Soppeng belum membagikan dana BOS yang menjadi hak setiap sekolah-sekolah di wilayahnya. Soetomo juga memprotes perubahan mekanisme penyaluran dana BOS yang langsung ke kas kabupaten/kota mulai 2011 ini. Sebelumnya dana tersebut langsung ke kas sekolahsekolah sehingga anggarannya tidak bergabung dengan APBD kabupaten/kota.

“Efektifnya itu, dananya langsung dikirim ke sekolah,tidak melalui kas daerah. Kalau dimasukkan ke kas daerah, pencairannya harus melalui proses administrasi”. “Ini juga yang kami protes,” ungkapnya di sela-sela menghadiri penandatanganan kesepahaman kesetaraan gender di Hotel Sahid Makassar.

Saat ditanya mengenai kenapa 21 kabupaten/kota di Sulsel bisa mencairkan dana BOS diluar Kabupaten Soppeng? Dia menjawabnya secara singkat.“Daerah lain itu cepat karenacepat APBDnya. Kami ini bulan lima (Mei) baru selesai penyusunannya,” paparnya lalu bergegas meninggalkan wartawan.

Minta DPR Turun Tangan

Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel Abdullah Jabbar mengatakan, adanya tiga kabupaten di Sulsel yang belum mencairkan dana BOS hingga saat ini, sudah sepatutnya menjadi perhatian anggota DPRD Sulsel dan di daerah. Dia mengaku,sudah saatnya DPR Sulsel dan DPR kabupaten/ kota memanggil kepala daerah dan instansi terkait lain untuk mempertanyakan alasan keterlambatan dana BOS ini.

“Kami sangat menyesalkan ini.Harusnya daerah dievaluasi. Saya harapkan DPRD membantu dan menanyakan langsung ke bupati terkait mengenai keterlambatan pencairan dana ini ke sekolah,” ungkapnya kepada media, kemarin. Dia juga menyayangkan masih adanya kabupaten/kota di Sulsel yang mempertentangkan program pendidikan gratis yang diberlakukan Pemprov. Daerah-daerah yang mempersoalkan hal tersebut hanya perlu pemahaman dan sosialisasi manfaat pendidikan gratis. Demikian catatan online Suparnos yang berjudul Bupati Soppeng HA Soetomo.

Tampak pula Pangeran Haryo Gunarso Kusumobiningrat (Raja Banjar) yang juga Sekjen Forum Keraton Nusantara.Pangeran Haryo Gunarso mengaku datang mewakili 40 raja se-Nusantara.“Semua raja se-Nusantara berencana akan datang, tapi ada kegiatan yang sama di Jakarta,”katanya. Putra Mahkota Andi Kumala Andi Idjo ketika dikonfirmasi,menegaskan, pelantikan Andi Maddusila sebagai raja Gowa adalah ilegal. Pelantikan Raja Gowa itu harus melalui mekanisme kerajaan yang ada. Hak prerogatif berada di tangan Dewan Hadat Bate Salapang (DHBS) yang berlaku sejak berdirinya Kerajaan Gowa pada 1300 dipimpin Tumanurunga,Raja Gowa I, sampai saat ini.

Selain itu,pengangkatan Raja Gowa sejak raja pertama hingga ke-36,semuanya melalui mekanisme pelantikan resmi di Batu Pallantikang di dalam kompleks makam raja-raja Gowa. “Kalau ada lembaga lain yang melantik Raja Gowa, sangat keliru karena tidak melalui prosedur dan mekanisme.Itu ilegal dan tidak sah,” ungkap Andi Kumala Andi Idjo. Kewenangan DHBS ini diperkuat dengan Permendagri No 39/2007 tentang Kelembagaan Dewan Hadat Bate Salapang ri Gowa. Bahkan kewenangan DHBS ini dilandasi akta notaris dan disahkan pengadilan negeri. Pada 5 Juli 2007 bertempat di Benteng Rotterdam Ujungpandang, DHBS mengadakan sidang paripurna istimewa penetapan Andi Kumala Andi Idjo sebagai PatimataramnaGowa atauPutraMahkotaKerajaan Gowa hingga sekarang.

Putra Mahkota bergelar I Kumala Daeng Sila Karaeng Lembang Parang. Sebelumnya terjaring 13 nama untuk menjadi Pati Mataram mengikuti seleksi sebelum akhirnya Andi Kumala terpilih Sementara itu,Andi Maddusila menuturkan bahwa Bate Salapang sekarang belum ada.Jadi dia membantah penilaian prosesi ini dikatakan ilegal.Karena itu,setelah Raja Gowa ke-37 dilantik, dia berjanji akan mencari waktu yang tepat untuk menduduki Gowa. “Tidak ada Bate Salapang, kapan dan di mana Bate Salapang dilantik. Kalau ada yang katakan saya dilantik ilegal,ilegalnya di mana?,” tutur dia di sela pengukuhannya. Dalam kesempatan itu,Maddusila juga menyinggung tentang posisi Andi Kumala sebagai Putra Mahkota Raja Gowa.“Kapan Andi Kumala diangkat sebagai putra mahkota? Kumala itu adik keempat saya.

Katanya saya tidak diangkat sebagai putra mahkota karena tidak cakap. Itu semua tidak ada,”ujarnya. Pemangku adat Salokoa ri Gowa, H Makmun Bau Tayang Karaengta Bontolangkasa, mengecam keras pelantikan yang dianggapnya sangat keliru.Kecaman serupa dilontarkan Dewan Hadat Bate Salapang (DHBS) ri Gowa. Ketua DHBS ri Gowa Abd Razak Tate Daeng Jarung Gallarrang Tombolo Lolo, kemarin menegaskan jika ada Bate Salapang yang hadir pada pengukuhan,itu adalah Bate Salapang yang ilegal. Karena itu,menurut Ketua Dewan Adat Bate Salapang ri Gowa H Abd Razak Dg Jarung Daenta Gallarrang Tombolo, semua kegiatan yang berhubungan dengan adat di Gowa atau yang mengatasnamakan dewan adat adalah ilegal, tanpa sepengetahuan mereka. Demikian catatan online Suparnos tentang Andi Maddusila Andi Idjo dilantik.

Direktur PT Perkasa Bima Kencana Erik Elisar Bura mengatakan, teknologi yang digunakan hebat biaya dan menjadi alternatif mengatasi permasalahan kekurangan listrik. Meski termasuk teknologi rumahan, kincir angin ini mampu mengoptimalkan sumber daya alam berupa angin menjadi energi listrik. Namun, tidak semua jenis angin mampu menghasilkan daya listrik.“Sumber daya alam berupa angin banyak terdapat di pesisir pantai selatan Indonesia dan bisa menjadi alternatif sumber listrik,” ungkap dia. Teknologi buatan Taiwan yang diterapkan di Bulukumba ini beranggaran Rp2 miliar. Proyek ini mulai dikerjakan sejak 15 Desember 2010 dan akan diresmikan pertengahan Januari. Untuk menghasilkan 2.800 kilowatt listrik,dilekatkan 140 frame angin dan setiap frameterdiri atas 14 turbin yang menghasilkan 200 kilowatt listrik mentah.

Dia mengaku pembangkit listrik tenaga angin ini masih bisa digandengkan dengan pembangkit listrik tenaga lain seperti sinar surya. “Karena itu, sangat cocok digunakan di daerah pesisir karena angin di sana terus berembus,” ujarnya. Kincir angina bernama JetProini akan menyesuaikan diri dengan arah angin dan tetap mengontrol kekuatan angina sehingga kemungkinan berhenti terbilang kecil. Untuk proyek perdana yang dilakukan di Bulukumba, Erik yang menjadi distributor utama di Indonesia, memberi garansi alat ini selama 10 tahun.Walau pengelolaannya diberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah setempat, perawatan dan segala macam masalah teknis pelaksanaan masih dioperasikan pihak penyedia alat.

“Sebanyak 70 persen perdagangan Timor Leste dilakukan dengan Indonesia,” katanya.

Selain bidang perdagangan, Indonesia juga membantu mengembangkan sumber daya manusia Timor Leste karena sebagian besar pemuda negara muda itu mengenyam pendidikan di Indonesia.

Indonesia juga menjadi percontohan bagi Timor Leste yang kini juga membentuk semacam Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas tindak korupsi.

Saat ini, kata dia, Timor Leste sudah merancang pembangunan untuk 25 tahun ke depan. Meski jangka panjang, ia mengatakan, keberhasilannya bisa ditargetkan setiap tahun.

Timor Leste memiliki visi untuk memenuhi kebutuhan listik dan air bagi setiap warganya pada 2013. Mengenai perkembangan politik, ia mengatakan pemerintah terus berupaya menempatkan perempuan di parlemen dan pemerintahan.

Di parlemen, ia mengatakan, 30 persen legislator adalah perempuan. Adapun di pemerintahan, beberapa Menteri dengan posisi strategis ditempati perempuan.

Pemerintah juga membentuk parlemen muda yang diisi para remaja. Parlemen muda bertugas merumuskan beberapa kebijakan yang dapat direkomendasikan kepada parlemen.

Selain dihadiri Ramos Horta, The Annual Asian Summit for Sustainable Innovation Qi Global 2010 juga dihadiri 28 orang yang dianggap memiliki pengaruh di Asia.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batam Nada Faza Soraya juga dipercaya mengisi pertemuan yang dihadiri ratusan peserta dari seluruh dunia itu. Nada merupakan satu-satunya pembicara dari Indonesia yang dianggap memiliki pengaruh kuat dalam perkembangan maritim di Indonesia.